Menolak Lupa

Menilik Sejarah Uni Eropa di Tengah Brexit

27 Jun 2016 - 03:36 WIB

Sudah beberapa hari ini media ramai oleh kabar Brexit. Apa itu Brexit? Akronim dari British Exit, yaitu referendum oleh Inggris yang menyatakan bahwa negara tersebut mengundurkan diri atau keluar dari Uni Eropa. Hasil referendum Brexit yang berujung pada bercerainya Inggris dari Uni Eropa, dinilai menjadi bentuk ketidakpercayaan rakyat pada elite pemerintahan. Kebanyakan warga yang memilih keluar, berasal dari kalangan miskin dan kurang berpendidikan di Inggris. Para pengamat menyebut ada dua pemicu utama dalam meningkatnya ketidakpercayaan rakyat pada elite pemerintah, yakni krisis ekonomi tahun 2008-2009 dan krisis pengungsi. “Orang-orang ini merasa rapuh secara ekonomi, dan ketika Anda menempatkan ketakutan demografi di atas kerapuhan ekonomi, inilah yang Anda dapat,” peneliti senior dari Brookings Instituion yang berbasis di Amerika Serikat (AS), William Galston, dikutip dari detiknews.

source : news.detik.com

Pembentukan Uni Eropa

Uni Eropa sendiri merupakan organisasi antar-pemerintahan dan supra-nasional, yang beranggotakan negara-negara Eropa. Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak negara di Eropa mengalami perpecahan dan kesulitan di berbagai bidang. Didorong oleh hal tersebut, keinginan untuk membangun kembali Eropa dan menghilangkan kemungkinan perang lainnya semakin meningkat. Oleh karena itu dibentuklah European Coal and Steel Community oleh Jerman, Perancis, Italia, dan negara-negara Benelux. Hal ini terjadi oleh Perjanjian Paris (1951), ditandatangani pada April 1951 dan dimulai pada Juli 1952.

Setelah itu terbentuk juga European Economic Community didirikan oleh Perjanjian Roma pada 1957 dan diimplementasikan pada 1 Januari 1958. Kemudian komunitas tersebut berubah menjadi Masyarakat Eropa yang merupakan cikal bakal dari Uni Eropa. Uni Eropa kemudian tumbuh dari sebuah badan perdagangan menjadi sebuah kerja sama ekonomi dan politik.

Pada tahun 1992 diadakan sebuah Perjanjian Uni Eropa yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht. Perjanjian ini mendorong pembentukan euro, dan menciptakan struktur pilar Uni Eropa. Perjanjian ini menetapkan tiga pilar Uni Eropa, yaitu Komunitas Eropa (EC), Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP), dan Urusan Keadilan dan Dalam Negeri. Pilar pertama adalah tempat institusi supranasional UE, yaitu Komisi, Parlemen Eropa dan Mahkamah Eropa, memiliki kekuasaan dan pengaruh tebresar. Dua pilar lainnya bersifat antarpemerintah dengan keputusan dibuat oleh komite yang terdiri dari politisi dan pejabat negara-negara anggota.

Ketiga pilar tersebut adalah perpanjangan dari struktur kebijakan sebelumnya. Pilar Komunitas Eropa adalah kelanjutan Komunitas Ekonomi Eropa dengan kata “Ekonomi” dihapuskan untuk mewakili dasar kebijakan yang lebih luas sesuai Perjanjian Maastricht. Koordinasi kebijakan luar negeri dilaksanakan sejak awal 1970-an di bawah nama Kerjasama Politik Eropa (EPC), yang telah dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian oleh Undang-Undang Eropa Tunggal, namun bukan sebagai bagian dari EEC. Sementara pilar Urusan Keadilan dan Dalam Negeri memperpanjang kerja sama dalam hal penegakan hukum, keadilan kriminal, perlindungan, dan imigrasi dan kerja sama yudisial pada masalah-masalah publik, sejumlah bidang tersebut telah dijadikan agenda kerja sama antarpemerintah di bawah Konvensi Implementasi Schengen 1990.

Penciptaan sistem pilar ini adalah wujud keinginan berbagai negara anggota untuk memperluas Komunitas Ekonomi Eropa ke bidang kebijakan luar negeri, militer, keadilan kriminal, kerja sama hukum, dan keraguan negara anggota lain, terutama Britania Raya, mengenai bidang tambahan yang dianggap terlalu sensitif untuk dikelola oleh mekanisme supranasional Komunitas Ekonomi Eropa. Persetujuannya adalah daripada mengganti nama Komunitas Ekonomi Eropa menjadi Uni Eropa, perjanjian ini akan menetapkan Uni Eropa yang secara hukum terpisah dan terdiri dari Komunitas Ekonomi Eropa, dan bidang-bidang kebijakan antarpemerintah berupa kebijakan luar negeri, militer, keadilan kriminal, dan kerja sama hukum. Struktur ini sangat membatasi kekuasaan Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Mahkamah Eropa untuk mempengaruhi bidang kebijakan antarpemerintah yang baru, yang ditangani oleh pilar kedua dan ketiga: kebijakan luar negeri dan urusan militer dan keadilan kriminal dan kerja sama urusan sipil.

Dari pergantian namanya dari Masyarakat Ekonomi Eropa ke Masyarakat Eropa hingga ke Uni Eropa menandakan bahwa organisasi ini telah berubah dari sebuah kesatuan ekonomi menjadi sebuah kesatuan politik. Kecenderungan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kebijakan dalam UE. Gambaran peningkatan pemusatan ini diimbangi oleh dua faktor.

Pertama, beberapa negara anggota memiliki beberapa tradisi domestik pemerintahan regional yang kuat. Hal ini menyebabkan peningkatan fokus tentang kebijakan regional dan wilayah Eropa. Sebuah Committee of the Regions didirikan sebagai bagian dari Perjanjian Maastricht.

Kedua, kebijakan UE mencakup sejumlah kerja sama yang berbeda.

  • Pengambilan keputusan yang otonom: negara-negara anggota telah memberikan kepada Komisi Eropa kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan-keputusan di wilayah-wilayah tertentu seperti misalnya undang-undang kompetisi, kontrol Bantuan Negara dan liberalisasi.
  • Harmonisasi: hukum negara-negara anggota diharmonisasikan melalui proses legislatif UE, yang melibatkan Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Akibat dari hal ini hukum Uni Eropa semakin terasa hadir dalam sistem-sistem negara anggota.
  • Ko-operasi: negara-negara anggota, yang bertemu sebagai Dewan Uni Eropa sepakat untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dalam negeri mereka.

Ketegangan antara UE dan kompetensi nasional (atau sub-nasional) bertahan lama dalam perkembangan Uni Eropa. Semua negara calon anggota harus memberlakukan undang-undang agar selaras dengan kerangka hukum Eropa bersama, yang dikenal sebagai Acquis Communautaire.

 Bagi Indonesia

Begitulah sejarah pembentukan Uni Eropa yang saat ini tengah ramai di media. Dengan adanya peristiwa Brexit ini, negara-negara di bawah naungan Uni eropa otomatis terkena dampaknya dalam berbagai bidang. Lalu bagaimana dampak terhadap negara di luar Eropa yang menjalin hubungan kerja sama dengan Inggris, termasuk Indonesia? Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan bahawa hasil referendum Brexit yang menyatakan keluar dari Uni Eropa hanya memiliki dampak terbatas bagi Indonesia. Menurutnya, prioritas hubungan Indonesia-Inggris maupun  Indonesia-Uni Eropa tidak akan berubah.

“Indonesia meyakini hasil referendum tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Inggris dan menjadi kepentingan bersama kedua negara untuk terus memupuk kerja sama di berbagai bidang strategis,” kata Retno dalam pernyataan pers di Kementerian Luar Negeri, Jumat (24/6/2016) yang dikutip oleh Kompas. Sedangkan dalam bidang ekonomi, ada dampaknya namun tidak dirasakan dalam waktu yang dekat dan hal tersebut masih mencermati perkembangan peristiwa ini.

Namun dari peristiwa ini, mungkin pemerintah dan masyarakat Indonesia bisa belajar dan berpikir lebih matang mengenai integrasi ekonomi serupa yang menaungi negara-negara Asia Tenggara, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kalau Inggris saja merasakan ketidakmaksimalan manfaat Uni Eropa bagi negaranya, bagaimana caranya Indonesia di lingkaranMEA agar lebih bijak dalam menghadapi ekonomi global. Hal itu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia, jangan sampai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga terpecah belah seperti Uni Eropa.

 


TAGS   brexit / uni eropa / sejarah / ekonomi / referendum / british exit / inggris /


Author

Recent Post

Recent Comments

Archive